WONOSOBO| JAWARAYANEWS.COM- Pengelolaan aset dan keuangan Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, menjadi perhatian Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah. Lembaga tersebut tengah mendalami dugaan ketidaktransparanan pengelolaan aset desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
ICI Jateng mengaku telah mengantongi sejumlah dokumen pendukung berupa salinan kuitansi pembayaran dan bukti transfer terkait pemanfaatan aset desa. Dalam dokumen tersebut, penerimaan uang tercatat atas nama Kepala Desa Karangluhur, Sucipto (66).
Koordinator Bidang Investigasi ICI Jawa Tengah, M. Deanova, SH, MH, mengatakan dokumen tersebut menjadi dasar memikirkan untuk menganalisis mekanisme penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan dari pemanfaatan aset desa.
"Kami sudah mengantongi bukti kuitansi dan bukti transfer dari penyewa sebesar Rp450 juta yang ditujukan langsung kepada Kades. Di dalam kuitansi itu tertulis jelas pihak yang menyerahkan adalah penyewa dan penerimanya atas nama Sucipto," ungkap Deanova, Kamis (19/11/2026).
Menurut Deanova, transaksi tersebut tercatat berlangsung dalam tiga waktu berbeda, yakni September 2023, Desember 2024, dan Januari 2026.
ICI Jateng menyerap apakah seluruh penerimaan tersebut telah disetorkan ke rekening kas desa dan dibukukan secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Aset desa bukan milik pribadi kepala desa. Dengan adanya bukti transaksi pada tiga waktu berbeda tersebut, kami mengambil apakah seluruh dana itu sudah masuk ke kas desa dan tercatat resmi dalam APBDes atau justru sebaliknya,” tegasnya.
Tiga Kios Disewa Rp775 Juta, Penerimaan Dana Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang tengah ada di dalamnya adalah penyewaan tiga kios milik Desa Karangluhur dengan nilai transaksi yang mencapai Rp775 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ICI Jateng, terdapat penerimaan uang sewa dari penyewa berinisial SS dan HS sebesar Rp450 juta. Sementara penyewa berinisial A disebut memberikan pembayaran sebesar Rp325 juta.
Dengan demikian, total nilai penyewaan kios ketiga tersebut mencapai Rp775 juta.
ICI Jateng menganalisis dasar hukum penyewaan, mekanisme pembayaran, pihak yang menerima uang, hingga pencatatan penerimaan dalam administrasi keuangan desa.
Deanova menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar mencakup besarnya nilai transaksi, melainkan juga transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan kekayaan desa.
“Setiap hasil pemanfaatan kekayaan desa harus masuk ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui mekanisme yang berlaku, tidak dikelola secara tertutup,” ujarnya.
Pemanfaatan Balai Desa untuk Gerai Mixue Ikut Dipertanyakan
Selain penyewaan kios, ICI Jateng juga menyoroti pemanfaatan aset balai desa untuk pembangunan gerai Mixue.
Nilai pemanfaatan aset tersebut disebut berkisar Rp350 juta. ICI mempertanyakan mekanisme kerja sama, penggunaan dana yang diterima, serta status bangunan setelah masa pemanfaatan berakhir.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Karangluhur, Abdurrohim, mengaku tidak mengetahui secara terperinci mengenai perjanjian pemanfaatan aset tersebut.
Berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembangunan gerai Mixue menggunakan skema bangun guna serah atau build operate transfer, sebelum nantinya menjadi milik desa.
“Kalau soal itu, detail perjanjian dan kendala operasional terus terang saya kurang tahu. Informasinya memang dikontrakkan sekitar lima hingga tujuh tahun, nilainya sekitar Rp300 juta sampai Rp350 juta, dan uangnya dipakai untuk pembangunan gedung itu sendiri,” ujar Abdurrohim.
Proyek Bankeu Provinsi 2021–2026 Turut Diminta untuk Ditelusuri
Tidak hanya pengelolaan aset, ICI Jateng juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah sektor sarana dan prasarana (Sarpras) periode 2021–2026.
ICI mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan Rencana Rincian Penggunaan (RDP) serta dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Menurut lembaga tersebut, penelusuran diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, spesifikasi pekerjaan, serta ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
ICI Jateng menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap dokumen dan informasi yang telah diperoleh. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti memadai, pihaknya menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaktransparanan pengelolaan aset dan keuangan Desa Karangluhur masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap dokumen terkait.
Keterangan dari Kepala Desa Karangluhur, Sucipto, mengenai bukti transaksi, mekanisme penerimaan uang sewa kios, dan pemanfaatan aset desa tersebut masih perlu diperoleh untuk memberikan ruang konfirmasi dan keberimbangan pemberitaan.
Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.(Kang Adi)
