UNGARAN | JAWARAYANEWS.COM Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tenaga kerja melalui iming-iming pekerjaan. Dalam kasus ini, enam perempuan diduga menjadi korban eksploitasi seksual setelah ditampung di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Semarang.
Polisi mengamankan seorang pria berinisial F (35), warga Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga berperan merekrut dan menampung para korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Ironisnya, dua dari enam perempuan tersebut diketahui masih berusia 17 tahun.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Condrowulan Polres Semarang, Jumat (20/11/2026) pukul 14.30 WIB. Konferensi pers dipimpin Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali, S.T.K., S.I.K., M.I.K., dengan dihadiri perwakilan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang serta Kasi Humas Polres Semarang.
Berdasarkan hasil penyidikan, kasus tersebut berhasil diungkap pada Senin (16/11/2026). Keenam korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Kota Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Modus yang diduga digunakan tersangka adalah menawarkan bantuan mencarikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, setelah para korban tiba, mereka justru diduga ditampung dan diarahkan untuk melayani pelanggan melalui aplikasi kencan.
Dari enam korban, dua di antaranya masih berusia 17 tahun, sedangkan empat lainnya berusia antara 18 hingga 21 tahun.
Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengoordinasikan aktivitas para korban melalui grup WhatsApp. Pelanggan diperoleh melalui aplikasi kencan dengan tarif berkisar Rp250 ribu hingga Rp400 ribu untuk setiap transaksi.
Aktivitas yang diduga mengarah pada eksploitasi seksual tersebut diperkirakan telah berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan.
Hasil transaksi disebut diserahkan kepada tersangka untuk dikelola, termasuk membayar biaya sewa hotel, kebutuhan makan, laundry pakaian, serta keperluan lainnya.
Para korban juga dijanjikan mendapatkan bayaran Rp5 juta atau Rp10 juta, ditambah bonus Rp2 juta. Namun, pembayaran tersebut diduga dikaitkan dengan kewajiban melayani pelanggan sesuai jumlah yang telah ditentukan.
Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum periode Oktober hingga awal November 2026.
Menurutnya, kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan para korban mendapatkan perlindungan.
“Para korban diduga direkrut dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba di sini, mereka justru ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi. Dalam perkara ini, terdapat dua korban yang masih berusia 17 tahun. Kami menangani perkara tersebut secara serius dan terus melengkapi proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas AKP Gidion.
Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, yakni satu buku catatan, dua unit sepeda motor Honda Beat, dua stel pakaian, serta sembilan unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Selain proses hukum, Polres Semarang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang untuk memberikan pendampingan serta perlindungan kepada para korban.
Pada 18 November 2026, keenam korban telah diserahkan kepada orang tua atau wali masing-masing.
Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Supriyanah, S.E., M.M., yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial, menyampaikan bahwa penanganan korban tidak boleh berhenti setelah mereka kembali kepada keluarga.
Menurutnya, pendampingan dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan para korban.
“Penanganan korban tidak hanya berhenti pada proses penyerahan kepada keluarga. Pendampingan dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sangat diperlukan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono Widagdo, S.STP., M.M., menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama korban yang masih di bawah umur.
Ia menyebut, koordinasi lintas instansi diperlukan agar para korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan dan terhindar dari risiko kembali menjadi korban eksploitasi.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara bersama-sama. Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait agar korban, khususnya yang masih berusia anak, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjebak,” ungkapnya.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka F dijerat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penyidik menyampaikan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, dengan pemberatan sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak.
Polres Semarang mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar tanpa kejelasan jenis pekerjaan, lokasi, maupun mekanisme perekrutan.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perekrutan, penampungan, atau eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa tawaran pekerjaan yang tidak jelas dapat menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian bersama instansi terkait menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap para korban.
(Witriyani)
