HEADLINE NEWS
Menyiapkan berita terbaru...

Iklan

Komisi IX DPR RI Minta Pemkab Semarang Perketat Pengawasan K3 di Perusahaan

Saturday, November 21, 2026, November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T07:11:56Z

UNGARAN | JAWARAYANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang diimbau memperketat pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di seluruh perusahaan, khususnya kawasan industri yang terus berkembang dan menjadi tujuan relokasi sejumlah pabrik dari Jawa Barat.


Imbauan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Moh Haris, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Ruang Dharma Satya, Kompleks Kantor Bupati Semarang, Ungaran, Jumat (20/11/2026).


Menurut Moh Haris, meningkatnya aktivitas industri harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pekerja. Pengawasan penerapan K3 dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk tenaga alih daya, pekerja kontrak, dan pekerja harian, mendapatkan hak atas keselamatan serta kenyamanan selama bekerja.


"Dinas terkait perlu terus memperketat pengawasan di perusahaan dalam melaksanakan program K3 ini," tegasnya.


Sorotan serupa disampaikan Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Semarang, Nurdin. Ia menilai masih banyak perusahaan yang menganggap penerapan sistem manajemen K3 sebagai beban, padahal perlindungan terhadap pekerja merupakan kebutuhan mendasar.


Menurutnya, tingkat tekanan dan stres yang dialami pekerja di lingkungan industri juga perlu menjadi perhatian perusahaan.


"Padahal pekerja memiliki tingkat stres yang tinggi saat bekerja dan memerlukan perlindungan," ujarnya.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, yang memimpin rombongan beranggotakan 13 orang, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kebijakan Pemkab Semarang dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.


Ia menegaskan, pembangunan sektor industri tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Hak-hak dasar pekerja harus tetap menjadi prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.


"Isu penting di dunia industri adalah pelaksanaan K3. Jadi, tidak hanya mengejar jumlah besar investasi dan pembukaan lapangan kerja. Terpenting melindungi hak dasar pekerja berdasarkan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan," tandasnya.


Rombongan Komisi IX DPR RI diterima langsung Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, Wakil Bupati Hj. Nur Arifah, serta Sekretaris Daerah Valeanto Sukendro.


Dalam sambutannya, Bupati Ngesti Nugraha menyampaikan bahwa sektor industri merupakan salah satu potensi ekonomi utama Kabupaten Semarang, selain pertanian dan pariwisata.


Saat ini, tercatat terdapat 757 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Semarang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 124.463 orang.


Bupati juga menyampaikan bahwa pembahasan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) masih berlangsung. Ia berharap keputusan yang nantinya ditetapkan dapat diterima seluruh pihak.


"Saat ini sedang dalam pembahasan penentuan upah minimum kabupaten. Semoga keputusan nantinya dapat diterima semua pihak," pungkasnya.


Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, perusahaan, dan serikat pekerja dalam memastikan pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang berjalan seiring dengan pemenuhan hak serta perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

[Witriyani]

Komentar

Tampilkan

Terkini